Get Adobe Flash player

postheadericon Berita PN Tondano

postheadericon Info Jadwal Sidang

postheadericon URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG CONTEMP OF COURT UNTUK MENEGAKKAN MARTABAT DAN WIBAWA PERADILAN

Gambar Berita Jakarta-Humas, Ketua Mahkamah Agung RI Prof.Dr.M.Hatta Ali, SH.,MH. Membuka seminar Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Contempt Of Court . Acara Yang berlangsung di Hotel Borobudur – Jakarta selama 1 hari , yang dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Dr.H.Muhammad Saleh, SH.,MH. Ketua Wakil Mahkamah Agung Bidang non yudisial Suwardi,SH.,MH. Ketua Kamar Perdata Djafni Djamal, SH.,MH. Ketua Kamar Pengawasan Timur P Manurung, SH.,MM. dan juga para hakim agung. Sedangkan untuk nara sumber yaitu Prof.Dr.Jimly Asshiddqy, Dr.Sarehwiyono,SH.,MH.dan Beberapa Narasumber seperti Prof.Dr.Otto Hasibuan,SH.,MM. dan Dr.H.P.Panggabean,SH.,MH . Seminar ini dengan jumlah peserta sebanyak 130 orang yang terdiri dari Ketua dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding , Pengadilan Tingkat Pertama dari empat (4) lingkungan peradilan .

Dalam sambutan nya, Ketua MA berharap akan segera terwujudnya pembentukan Undang Undang tentang Contempt of Court . Sebagaimana telah ditegaskan dalam UU Dasar RI bahwa Indonesia berdasarkan Negara hukum yang menjamin terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang merdeka dari segala bentuk tekanan atau campur tangan yang berasal dari manapun juga. “Namun lihatlah beberapa tahun belakangan ini dimana fenomena soana cial tentang terjadinya sikap, perbuatan, pernyataan dan tindakan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang tidak menghormati lembaga peradilan. Penggiringan dan pembentukan opini public melalui media massa hingga penggalangan berbagai demonstrasi yang kesemuanya diarahkan untuk menekan pengadilan agar menjatuhkan putusan sesuai keinginannya”.

Seminar yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Kumdil MA RI ini sangat penting didalam memberikan kajian akademis tentang pentingnya mewujudkan Undang-Undang itu. Penguatan Integritas, Moralitas serta kredebilitas yang dijalankan secara simultan dengan upaya penguatan Kompetensi dan Profesionalitas Hakim dan Aparatur Peradilan merupakan Upaya upaya dalam Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan.
Prof. Dr. Jimly Assiddiqie , SH menyatakan dukungannya kepada MA untuk mengusulkan dibentuknya satu undang-undang yang tersendiri mengenai Martabat dan Kehormatan Peradilan. Undang – undang yang tersendiri ini penting untuk memastikan bahwa upaya membangun integritas, kepercayaan, dan kewibawaan martabat peradilan harus diatur secara integral tidak hanya dari seg hukum pidana saja, tetapi juga dari segi perdata dan bahkan segi etika. Sementara Ketua Badan Legislatif DPR RI, Dr. Sareh Wiyono M., SH,.MH mengingatkan bahwa untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan untuk menyampaikan informasi dan kebebasan untuk melaksanakan peradilan yang merdeka dan efektif. RUU tentang penghinaan dalam persidnagan harus memberikan restrksi terhadap perbuatan mana yang termasuk penghinaan dalam persiadangan dan mana yang tidak. (humas)

sumber berita : https://www.mahkamahagung.go.id/

 

postheadericon Ketua MA : Kualitas Para Hakim Harus Berada diatas Rata-Rata Kualitas Penegak Hukum Lainnya

SEMARANG | (24/04/2015) - Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH, meminta aparatur peradilan khususnya para hakim untuk terus-menerus meningkatkan kemampuan teknis judisialnya. Menurut Ketua MA, kualitas para hakim harus berada di atas rata-rata kualitas penegak hukum lainnya, Polisi, Jaksa, dan Para Advokat. Ketua MA menyampaikan hal tersebut dalam acara pembinaan teknis dan administrasi yustisial bagi jajaran pengadilan se-Jawa Tengah, Jum’at (24/4/2015) bertempat di Hotel Crowne Plaza, Semarang. Peserta pembinaan tersebut tidak kurang dari 360 orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, dan Panitera/Sekretaris pengadilan tingkat pertama dan banding dari empat lingkungan peradilan se wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah.

Harapan Ketua MA terkait keniscayaan unggulnya bidang kemampuan teknis dan integritas aparatur pengadilan dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya, didasarkan pada peran besar pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Ketua MA, salah satu upaya yang dilakukan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kemampuan teknis aparatur peradilan adalah melalui forum kegiatan pembinaan. Efektifitas pola pembinaan langsung pimpinan Mahkamah Agung dengan jajaran pengadilan, menjadi pertimbangan Ketua MA untuk mengganti Rakernas yang dinilai kurang efektif karena keterbatasan peserta yang mengikutinya.

Terakhir Diperbaharui (Selasa, 05 Mei 2015 08:03)

 

postheadericon ACARA PENGAMBILAN SUMPAH-PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA KETUA PENGADILAN NEGERI TONDANO Dari Bpk. NOVRRY T. OROH, SH.MH Kepada Ibu. STEERY M. RANTUNG, SH.MH

Kamis, 26 Februari 2015 di aula Kantor Pengadilan Tinggi Manado telah dilakukan acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan  serta Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Tondano yang baru dari Bpk. Novrry T. Oroh, SH.MH yang akan bertugas menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kepada Ibu. Steery M. Rantung SH.MH yang sebelumnya Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang.

Terakhir Diperbaharui (Selasa, 05 Mei 2015 08:05)